Perjanjian Bisnis

Semua perjanjian pasti berawal dari perancangan perjanjian itu sendiri. Perancangan perjanjian merupakan proses atau cara untuk merancang dan membuat perjanjian yang mencakup merencanakan struktur dan menyusun kerangka dasar, mengatur ketentuan umum dan khusus, anatomi dan substansi perjanjian yang dibuat oleh dan untuk kepentingan para pihak.

Tahap-tahap Perancangan Perjanjian

Setelah sebelumnya para pihak yang berkepentingan selesai dengan perundingan atau negosiasi, selanjutnya melaksanakan tahapan pra perancangan perjanjian yang terdiri dari identifikasi para pihak, pendalaman dan penelusuran awal aspek-aspek terkait bentuk dan isi kerjasama, pembuatan memorandum of understanding (MoU), surat komitmen atau letter of intent dan/atau term sheet, maka para pihak masuk dalam tahap perancangan perjanjian.

Ada lima tahap perancangan:

  1. Rancangan draft awal.
  2. Pertukaran draft, maupun salah satu pihak menyerahkan draft awal.
  3. Salah satu atau kedua pihak dapat mengajukan revisi yang diperlukan dengan mengacu pada MOU, LOI atau term sheet.
  4. Penyelesaian rancangan akhir yang dilakukan para pihak dan tidak ada keberatan lagi.
  5. Penutupan dengan penandatanganan perjanjian oleh masing-masing pihak.

Isi perjanjian dapat dikelompokkan kedalam 3 unsur:

  1. Unsur Esensial (Essential Elements)
  2. Unsur Natural (Natural Elements)
  3. Unsur Aksidental (Accidental Elements)

1. Unsur Esensial
Istilah “Esensial” sendiri memberikan penegasana bahwa ada sesuatu yang wajib ada, yang merupakan hal pokok adanya perjanjian itu, yang tanpanya perjanjian itu tidak sah, tidak relevan dan tidak mengikat para pihak yang tercantum didalamnya.
Contoh konkrit:
Perjanjian jual-beli, esensial-nya adalah “objek” yang berpindah kepemilikan dan “nilai/harga” untuk memperoleh hak milik atas objek.
Perjanjian sewa-menyewa, esensial-nya adalah “barang/ruang” untuk dipakai atau ditempati sementara dan “nilai/harga sewa” untuk dapat memanfaatkan atau menempati.
– unsur esensial dalam perjanjian akan berbeda-beda, bergantung pada kesepakatan para pihak.

2. Unsur Natural
Istilah “Natural” akan mengacu pada ketentuan hukum umum, suatu syarat yang bisa dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat dimaksud itupun perjanjian tetap sah dan mengikat. Bila syarat umum tidak dimuat, maka yg berlaku adalah ketentuan Undang-Undang atau kebiasaan yg berlaku dalam suatu perjanjian. Contoh konkrit: dalam perjanjian tidak mengatur tentang kewajiban membayar biaya balik nama kendaraan, secara kebiasaan pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tersebut.
Hal-hal ‘Natural” lain yang biasa dimasukkan antara lain adalah:
Cara dan jatuh tempo pembayaran;
Jangka waktu dan tempat penyerahan;
Biaya angkutan;
Pemasangan/instalasi.

3. Unsur Aksidental
Adalah suatu syarat yg tidak harus ada, tetapi dicantumkan oleh para pihak karena keperluan tertentu dan dengan maksud khusus sebagai kepastian hukum.
Hal ini dimungkinkan atas dasar asas kebebasan berkontrak asal tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (UU). Hal-hal khusus tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi apabila tidak tercantum dianggap tidak ada dan tidak mengikat.
Contoh konkrit: dalam perjanjian sewa-menyewa disebutkan bahwa pada akhir masa sewa, semua kwitansi listrik, air, PBB diserahkan kepada pemilik rumah.

Substansi dalam perancangan perjanjian adalah:
Struktur, yaitu susunan perjanjian itu sendiri, secara umum terdiri dari pembukaan, badan perjanjian dan penutup, berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.
Bagian Pembukaan terdiri dari beberapa sub bagian yaitu:

  1. Judul, tanggal tempat pembuatan dan penandatangan perjanjian.
  2. Identitas para pihak, yang mencantumkan referensi dokumen yang dipakai untuk menerangkan data-data kependudukan atau data-data korporasi secara jelas, misalnya NIK untuk perorangan, dan akta pendirian, TDP dan SIUP untuk PT dan CV.
  3. Penjelasan, yang menjelaskan latar belakang, tujuan dan maksud para pihak mengadakan perjanjian.

Badan perjanjian terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu klausul-klausul yang menerangkan mengenai:

  1. Definisi, klausul ini berguna untuk mencantumkan berbagai definisi penting untuk memberikan kepastian dan kejelasan bagi para pihak dan untuk keringkasan pada klausul-klausul selanjutnya karena tidak perlu lagi pengulangan. Definisi ini hanya berlaku untuk perjanjian yang disepakati dan dapat mempunyai arti khusus dan/atau untuk mempertegas pengertian umum.
  2. Klausul transaksi, mengatur klausul-klausul yang mendukung pelaksanaan perjanjian.
  3. Klausul spesifik, mengatur hal-hal yang menyangkut transaksi itu sendiri dan klausul ini belum tentu terdapat dalam perjanjian lain, misalnya ketentuan sanksi yang bersifat komersil maupun ganti untung/rugi tertentu.
  4. Klausul ketentuan umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dapat ditemui dalam perjanjian bisnis maupun perjanjian lainnya. Klausula ini antara lain mengatur mengenai domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, bahasa, hal-hal umum tentang keseluruhan perjanjian.

Secara lebih detail, badan perjanjian merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1. JUDUL (HEADING).
2. PEMBUKAAN (OPENING).
3. PARA PIHAK (PARTIES).
4. DASAR/MAKSUD/PERTIMBANGAN (PREMISE (RECITALS)),
5. ISI PERJANJIAN (AGREEMENT CONTENT)
6. KETENTUAN DAN PERSYARATAN (TERMS AND CONDITIONS)
7. PENUTUP (CLOSURE), TESTIMONIUM CLAUSE
8. TANDA TANGAN (ATTESTATION) & SAKSI-SAKSI (WITNESSES)
9. LAMPIRAN (ATTACHMENTS/EXHIBITS)

1. JUDUL KONTRAK (HEADING)
Judul sebagai identitas suatu kontrak, adalah lumrah dan mutlak adanya.
Judul perjanjian biasanya diberikan sesuai dengan isinya. Contoh “Perjanjian Sewa Rumah”, dari judul dapat diketahui bahwa isi perjanjian itu mengatur sewa rumah. Antara judul dengan isi perjanjian ada korelasi dan relevansi.
2. PEMBUKAAN (OPENING)
Merupakan awal dari suatu perjanjian dan akta. Ketentuan berisi tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan perjanjian dan akta, sebagai indikator bahwa suatu perjanjian dinyatakan disetujui dan berlaku, kecuali para pihak menentukan lain. Contoh:
Akta Notaris
“Pada hari ini, Senin, tanggal satu Juni dua ribu lima belas (1 Juni 2015), hadir dihadapan saya,… … “
Perjanjian Dibawah Tangan
“Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 oleh dan antara, … …”

3. KOMPARISI/PARA PIHAK (PARTIES)
Adalah pihak-pihak yg menjadi subjek dalam perjanjian dilengkapi dengan identitas yang bersangkutan, termasuk uraian yg menunjukkan bahwa masing-masing mempunyai
kecakapan (rechtsbekwaamheid) serta kewenangan (rechtsbevoegdheid) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum (rechtshandelingen) sebagaimana dinyatakan dalam akta atau perjanjian.

4. PREMISE (RECITALS)
Sebagai pengantar yg menunjukkan maksud dan tujuan pokok dari para pihak dan menyatakan alasan mengapa suatu akta itu dibuat, atau merupakan konsideran, latar belakang mengapa sampai adanya kesepakatan untuk suatu perikatan.vBiasanya dimulai dengan kata “bahwa”.
Contoh:
Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang sudah lama bergerak di bidang properti… …
Bahwa Pihak Pertama juga sebagai pemilik lahan dan bangunan… …
Bahwa Pihak Pertama hendak menjual lahan berikut bangunan… …
Bahwa pihak kedua … …

Premise bisa juga memuat unsur-unsur yg menunjukkan :
1. Kemampuan modal & manajemen;
2 . Keunggulan teknologi;
3. Pangsa pasar;
4. Pengalaman dan kemampuan SDM;
5 Penguasaan jaringan informasi, dan seterusnya

Premise atau recital sudah tidak menjadi keharusan utk dicantumkan dalam perancangan perjanjian.

5. ISI PERJANJIAN
Ini merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian yg mencakup ketentuan dan persyaratan;
Memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak dan
kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi dan kontra prestasi.

6. KLAUSULA KONTRAK (CLAUSE)
Merupakan hal penting selanjutnya yang mendapat tempat dalam perjanjian. Klausul yang selalu tercantum pada perjanjian yg sifatnya lintas batas sebagai berikut:

  1. Arbitrase (Arbitration);
  2. Keadaan Kahar (Force Majeure);
  3. Pilihan hukum (Choice of law) atau hukum yang berlaku / mengatur (applicable law / governing law);
  4. Pelepasan hak (Waiver);
  5. Severability/separability (Keterpisahan);
  6. Assignability (Penyerahan);
  7. Domisili dan jurisdiksi (Domicile & Jurisdiction);
  8. Amandemen / Perubahan (Amendment);
  9. Bahasa (Language).

7. PENUTUP (CLOSURE), TESTIMONIUM CLAUSE
Setiap perjanjian ditutup dengan kata atau kalimat yang menyatakan:
Bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah atau rangkap tertentu yg diperlukan, dan bermaterai cukup; dan ditandatangani oleh para pihak atau yang berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta saksi-saksi
Contoh:
“Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan dihadiri oleh saksi-saksi.”
Bila waktu dan tempat belum disebutkan pada pembukaan, maka pada bagian kanan bawah dapat ditulis nama kota dan tanggal (hari, bulan, tahun)

8. TANDA TANGAN (ATTESTATION) & SAKSI-SAKSI (WITNESSES)
Tanda tangan para pihak atau yang mewakili, dan tanda tangan saksi-saksi.
Apabila yg menjadi pihak adalah badan hukum, maka di bawah tanda tangan juga disebutkan nama dan jabatannya serta dilengkapi dgn cap perusahaan di sebelah atau di atas tanda tangan.

9. LAMPIRAN (ATTACHMENTS/EXHIBIT)
Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok atau induk, yang dibuat sebagai uraian teknis atau memang sengaja dibuat secara terpisah sebagai Lampiran, misalnya:
surat kuasa, perincian harga atau macam-macam barang dengan tipenya, daftar bantuan teknik bagi perusahaan manufakturing, bantuan keuangan, dan seterusnya.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://perancanganperjanjian.com/perjanjian-bisnis">
Twitter
SHARE
domino qq
domino qq